Home Berita Lokal Ferdinando Salossa: Plt. Karo Pemerintahan Berhenti Memberikan Komentar Di Media

Ferdinando Salossa: Plt. Karo Pemerintahan Berhenti Memberikan Komentar Di Media

Ferdinando Salossa: Plt. Karo Pemerintahan Berhenti Memberikan Komentar Di Media

Oasepapua.id- Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa mengkeritisi pernyataan Plt. Karo Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Baesara Wael disalah satu media online.

Ketua DPRD memintah kepada Plt. Karo Pemerintahan, untuk berhenti memberikan keterangan kepada media.

“Ibu Baesara Wael diminta untuk berhenti memberikan pernyataan terkait polemik Ibu Kota Maybrat. Pernyataan itu akan mengundang gejolak pada masyarakat Maybrat sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, persoalan Ibu Kota Maybrat menjadi tanggungjawab DPRD. Karena DPRD sebagai representasi dari masyarakat Maybart itu sendiri.

“Pernyataan tersebut menimbulkan ketersinggungan warga Maybrat, bahkan pernyataan itu dapat memperkeruh suasana masyarakat sendiri. Oleh karena itu Plt Karo Pemerintahan diminta diam,” tegasnya lagi.

Dalam penjelasan lanjut secara eksplisit ia merujuk pada dasar legalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

“Pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang yang berbunyi, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bebernya.

Disamping itu juga Ferdiando Salossa mengungkapkan DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang tertuang dalam Bab 1 ketentuan umum point ke 3.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, pernyataan yang disampaikan oleh Plt Karo Pemerintahan Provinsi Papua Barat terkait DPRD perlu diketahui, bahwa  DPRD merupakan satu kesatuhan dari Pemerintah Kabupaten yang dipayungi dalam UU nomor 23 tahun 2013.

“Plt Karo Pemerintahan Pemprov Papua Barat sebenarnya tidak boleh membedahkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Maybrat, karena ini menyangkut masyarakat Maybrat. Jika persoalan internal pemerintah maka pihak DPRD tidak akan melakukan intervensi. Namun ini merupakan persoalan bersama yang melibatkan masyarakat Maybrat pada umumnya. Apalagi menyakut masa depan generasi masyarakat dan kahlayak hidup orang banyak,” tutupnya.

Kontributor: Ama Pulo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.