Kadis PPLH : Sejumlah Usaha Pencucian Pasir Dikota Sorong  Beroperasi secara Ilegal

Oasepapua.id- Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa ada sejumlah usaha pengolahan dan pemurnian (pencucian) pasir di Kota Sorong, Papua Barat beroperasi secara ilegal alias tanpa mengantongi izin dari instansi teknis terkait.

” Kami temukan sekitar 15 hingga 20-an tempat usaha pengolahan dan pemurnian (pencucian) pasir di Kota Sorong yang beroperasi secara ilegal,” Kata Kelly Kambu, saat ditemui media di KantornWalikota Sorong, Kamis (13/6/2019).

Dijelaskannya permasalahan ini terkuak, setelah pihaknya melakukan inspeksi memdadak atau sidak ke lokasi, sejumlah tempat usaha tersebut beroperasi, beberapa waktu lalu.

Menurut Julian Kelly, tindakan tegas berupa penutupan sudah pernah dilakukan terhadap usaha sejenis yang berada di Jalan Arteri. Meski demikian, belakangan muncul lagi usaha yang sama di sekitar areal belakang PLTD Klasaman. Ia mengatakan, keberadaan usaha pencucian pasir yang tidak terkontrol telah menimbulkan masalah lingkungan atau salah satunya pemicu banjir.

“Sepanjang endapan atau limbah galian C tidak masuk ke dalam drainase itu tidak masalah, tapi sejauh ini limbah mereka langsung di buang ke drainase, sehingga limbahnya yang masuk ke saluran tersebut mulai dari Kolam Buaya, kemudian endapan dibawa ke Kampung Bugis, Jupiter dan sampai di PLTD Klasaman. Akibatnya air tidak bisa mengalir dan memicu banjir,” sambungnya.

Saat ini, Lanjut Kelly, puluhan pemilik usaha pengelolaan galian C yang beroperasi tanpa izini, ini telah diberikan peringatan keras.

” Proses penindakan awal akan dilakukan dengan cara pemasangan spanduk larangan operasi, melakukan proses pembinaan. Kalau tidak bisa dibina ya, kita binasakan dari pada pemerintah terus yang disalahkan, sehingga masalah ini dapat meminimalisir pemicu banjir.

Julian Kelly menjamin, penertiban usaha pengelolaan galian C dilakukan tanpa tebang pilih. Bahkan, sanksi berupa penutupan tempat usaha bakal ditempuh jika pelaku usaha masih membandel untuk melengkapi izin.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sudah sangat jelas. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan usaha tanpa disertai izin lingkungan, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

“untuk itu, Pemerintah tidak melarang orang berbisnis, tapi terlebih dahulu harus mengurus izin. Jangan asal buka usaha tanpa izin, kalau tidak miliki izin sama saja enak di mereka dan tidak enak di pemerintah daerah. Karena ini akan berdampak pada penerimaan PAD,” Tutup Julian Kelly. (Paschal***)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.