Ketua KPU-Bawaslu Sesalkan Penyataan Walikota Sorong

Oasepapua.id- Ketua KPUD Kota Sorong, Roberth Jumame, bersama Ketua Bawaslu, Elias Idie, menyampaikan menyesalkan dengan pernyataan Walikota Sorong, Drs, Ec, Lamberth Jitmau, di media massa, Rabu (12/06) kemarin.

Didalam penyataanya, Walikota menyebutkan bahwa minimnya keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dikarenakan tim seleksi yang merekrut anggota Panwaslu dan KPU tidak cerdas dalam melakukan seleksi. Dimana pada Pemilu 2019, dari 30 Calon Legislatif hanya 5 orang asli Papua yang terpilih.

Menanggapi hal itu, Ketua KPUD Kota Sorong, Roberth Jumame, mengatakan bahwa sesungguhnya keterwakilan OAP di parlemen bukan menjadi tanggung jawab KPU maupun Bawaslu , ini adalah murni suara rakyat yang diaspirasikan melalui proses pemilihan umum kemarin.

Ia mengatakan, sangat naif jika KPU dan Bawaslu diberikan beban tanggungjawab atas gagalnya penyelenggaraan Pemilu.

Menurutnya, suksesnya penyelenggaraan Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU maupun Bawaslu, tetapi masyarakat, pemerintah, dan TNI/Polri. Karena amanat Undang Undang memberikan kewenangan penuh kepada KPUD dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu. Baik KPU maupun Bawaslu adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi.

“Saya mempertegas bahwa KPU sendiri tidak pernah memberikan arahan ataupun mengajak masyarakat memilih Caleg-caleg tertentu khusunya pada caleg Non Papua maupun Orang asli Papua. Sesungguhnya ini kembali kepada hati nurani masyarakat pada proses pemilihan kemarin,”tegas Roberth Jumame kepada awak media, Kamis (13/06).

Roberth menyebutkan bahwa, Proses pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu mulai dari tahapan Pemilu hingga pencoblosan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Selain itu, kata Robert, partisipasi masyarakat yang hadir di TPS pada 17 April 2019 juga meningkat. Dari target partisipasi masyarakat yang ditentukan yaitu 77,5 persen meningkat menjadi 82,55 persen.

“Jadi ini bukan kesalahan Tim seleksi yang merekrut anggota KPU dan Bawaslu. Saya mau kasi tahu kepada pak Walikota Sorong bahwa suksesnya penyeleggaraan Pemilu di Papua Barat barometernya adalah kota Sorong, dan kota sorong tidak mengalami suatu kendala apapun dalam proses Pemilu,”tambahnya

Berita sebelumnya pernyataan wali kota Sorong, yang dimuat sejumlah media massa, kini menjadi polemik dan buah bibir di tengah masyarakat. Pasalnya, sebagai kepala daerah dan juga ketua salah satu parpol, Lambertus Jitmau menganggap penyelenggara pemilu gagal dalam memberikan kesempatan kepada OAP duduk di kursi legislatif.

“Buktinya dari 30 kursi di DPRD Kota, hanya ada 5 (calon) orang asli Papua. Kalau bukan orang asli Papua yang memperjuangkan hak-hak orang Papua itu sendiri, siapa lagi yang mau perjuangkan?. Semuanya itu karena regulasi dan kebijakan penyelenggara,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Lambertus Jitmau menambahkan, keterwakilan OAP di lembaga legislatif sangat krusial, karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daerah yang akan beririsan langsung dengan kearifan lokal dan kehidupan rakyat Papua yang ada di kota Sorong. (Paschal**)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.